KEMENAG JANJIKAN TUNJANGAN GURU NON-PNS CAIR AKHIR NOVEMBER 2017

KEMENAG JANJIKAN TUNJANGAN GURU NON-PNS CAIR AKHIR NOVEMBER 2017

Kementerian Agama (Kemenang) menjanjikan penyelesaian Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing akan rampung akhir November 2017. Saat ini, proses tersebut tengah dalam pengumpulan verifikasi dan validasi data inpassing guru.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, Prof Suyitno mengatakan proses verifikasi dan validasi harus akurat karena menyangkut ratusan ribu guru di Indonesia.

"Proses ini masih di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) sebagai auditor eksternal kami, selain dari auditor dari Kemenang (interna). Tinggal tahap pengumpulan data, minggu ini BPKP akan mengirimkan surat resmi verifikasi dan validasi data ke Kemenag," ujarnya, ketika dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (12/11).

Menurutnya, negara mengalokasi dana TPG sebesar Rp 4,6 triliun yang diambil dari APBNP 2017. Namun, yang akan dicairkan hanya senilai Rp 2,2 triliun. "Karena sudah pernah verifikasi dan validasi data sebelumnya,"ucapnya.

Setelah dana tersebut dicairkan dari pemerintah, maka para guru dapat mengambil TPG di kanwil masing-masing daerah. Hanya saja, para guru harus memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan Kemenag.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk tim khusus percepatan penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) dan inpassing, sehingga ribuan guru non-PNS segera dapat dana tunjangan. Penyelesaian dana tunjangan untuk guru ini ditargetkan paling lambat akhir November 2017 mendatang.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, Prof Suyitno mengatakan, sebenarnya masalah TPG dan Inpassing ini sudah bergulir sejak lama. Kemudian, Kemenag membentuk tim khusus untuk mempercepatnya. "Sudah dibentuk. Tim ini diharapkan agar proses TPG ini dipercepat," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/9).

Menurut dia, tim percepatan itu nantinya akan melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kanwil Kementerian Agama di masing-masing provinsi. "Karena ini leading sektornya ada di pusat, jadi jalur koordinasinya nanti Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia," ucapnya.